Selasa, 25 Juli 2023 -- Rangkaian Pembukaan Kegiatan Rapat Koordinasi Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi (Komir) di Daerah - Komponen B yang dilaksanakan di Hotel Hemangini Bandung, Jawa Barat. Pertemuan ini diawali dengan laporan panitia dari Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah II Ditjen Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kemendagri Dr. Dra. Hj. Erliani Budi Lestari, M.Si. Beliau menyampaikan, tujuan dari diadakannya kegiatan rapat koordinasi ini adalah agar dapat dipetakan kinerja komisi irigasi dari 10 Provinsi dan 24 Kabupaten wilayah proyek SIMURP sehingga dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah terkait pengelolaan irigasi berbasis komitmen terhadap komisi irigasi. Selanjutnya, kegiatan dibuka oleh Direktur Jenderal (Ditjen) Bina Bangda Kemendagri, Ir. Restuardy Daud, M.Sc. yang hadir secara langsung di lokasi rapat. Arahan Direktur Jenderal diawali dengan pembahasan bahwa arah pembangunan irigasi didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024 dengan target terbangunnya 1 juta hektar lahan sawah beririgasi dan pulihnya fungsi jaringan irigasi yang rusak pada 3 juta hektar lahan sawah. Beliau membahas, khususnya pada Pulau Jawa, upaya ini cukup sulit karena populasi masyarakat yang terus bertambah namun lahan yang terbatas. Sehingga, salah satu solusi untuk mencapai target tersebut adalah melalui modernisasi irigasi pada proyek SIMURP. Restuardy kemudian mengucapkan terima kasih kepada World Bank karena sudah mendukung upaya modernisasi ini melalui proyek SIMURP. Restuardy mengatakan, Kelembagaan Pengelola Irigasi atau disebut KPI berperan besar dalam turut mendukung pencapaian target pembangunan irigasi nasional. Di antara lembaga yang menjadi anggota KPI di Jawa Barat adalah Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citarum, Dinas SDA Provinsi Jawa Barat, Dinas PU/SDA/PSDA Kabupaten, Perum Jasa Tirta II (DI Jatiluhur dan Cipanduh), Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dan kelompoknya, serta Komisi Irigasi Provinsi dan Kabupaten. Lembaga-lembaga tersebut kemudian berkoordinasi sehingga dapat memenuhi kebutuhan irigasi di wilayah Jawa Barat dan mewujudkan ketertiban dalam pengelolaan irigasi. Sebagai bagian dari KPI, Komisi Irigasi (Komir) merupakan salah satu lembaga yang penting dalam mendukung pembangunan irigasi di daerah, ucap Restuardy. Peran dari komisi irigasi ini di antaranya adalah sebagai wadah koordinasi dan komunikasi dari pemerintah daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna air irigasi; mengembangkan pengelolaan irigasi; dan mendukung penyusunan Irrigation Service Agreement (ISA). Pada Tahun 2022, NPIU SIMURP Ditjen Bina Bangda telah memantau dan mengevaluasi kinerja Komisi Irigasi (Komir) di seluruh Indonesia, khususnya pada wilayah proyek SIMURP. Hasilnya, Provinsi Jawa Barat memperoleh predikat kinerja baik dengan di dalamnya terdapat 11 Komir. Selanjutnya, Restuardy merencanakan kegiatan pemantauan dan evaluasi kinerja komisi irigasi pada Tahun 2023 pada Bulan November-Desember 2023. Menghadapi kegiatan pemantauan dan evaluasi tersebut, kegiatan seperti rapat koordinasi ini diharapkan dapat menguatkan kapasitas komisi irigasi, terutama pada aspek legalitas, sekretariat, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komir, serta dukungan anggaran bagi operasional komir. Kegiatan ini dihadiri oleh Bappeda, Dinas SDA, dan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, serta hadir pula Bappeda/BP4D, Dinas SDA, dan Dinas Pertanian dari Kabupaten Karawang, Indramayu, dan Subang. Harapannya, melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh NPIU Bina Bangda Kemendagri ini, setiap komponen daerah yang terlibat dalam pembangunan dan pengelolaan irigasi dapat bersinergi untuk turut mendukung pembangunan daerah irigasi melalui peningkatan peran komisi irigasi. Red: Kevin Derrian Firdaus (Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Barat)