Kamis, 27 Juli 2023 -- Hari ini dilaksanakan rangkaian finalisasi dan penutupan Kegiatan Rapat Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Kinerja Komisi Irigasi Komponen B di Hotel Hemangini Bandung, Jawa Barat. Setelah dilaksanakan Focused Group Discussion (FGD) pada Rabu, 26 Juli 2023, yang mencakup kelompok-kelompok diskusi dari masing-masing komisi irigasi wilayah kabupaten dan provinsi Komponen B, kali ini dilakukan diskusi panel pembahasan hasil dari FGD tersebut. Untuk membahas hasil tersebut, diundang sebagai narasumber perwakilan dari Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Indramayu. Topik pembahasan pada diskusi ini meliputi aspek-aspek legalitas komisi irigasi, sekretariat komisi irigasi, pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, serta dukungan anggaran bagi operasional komisi irigasi. Diskusi panel diawali dengan pembahasan permasalahan yang ada di wilayah Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat beserta solusinya, disampaikan oleh perwakilan dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Jawa Barat, Ir. Sukma Pahlawan Tanra, M.M.A. Di antara beberapa hal yang digarisbawahi pada pembahasan ini adalah belum adanya legalitas keanggotaan komisi irigasi dari keterwakilan organisasi perangkat daerah (OPD), belum terpenuhinya kebutuhan operasional sekretariat komisi irigasi melalui APBD Provinsi Jawa Barat, serta tidak akan tercapainya fungsi dari pendamping perkumpulan petani pemakai air (P3A) secara jangka panjang di wilayah irigasi pasca proyek SIMURP. Solusi dari permasalahan tersebut di antaranya adalah pembuatan surat keputusan Ketua Komisi Irigasi Provinsi Jawa Barat untuk mencakup anggota keterwakilan OPD di Provinsi Jawa Barat. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan operasional sekretariat Komisi Irigasi, Provinsi Jawa Barat melalui Bappeda dan Dinas SDA perlu menganggarkan biaya operasional tersebut. Terakhir, pendampingan P3A yang perlu terus berlanjut dapat secara simultan dipenuhi oleh fungsi dari Penyuluh Pertanian Lapangan yang bertugas di wilayah irigasi yang tentunya dfiasilitasi dengan dukungan Kementerian Dalam Negeri untuk dapat mendorong pengukuhan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Daerah (THL-TBPPD) menjadi aparatur negara yang menjalankan fungsi tersebut. Diskusi panel dilanjutkan dengan pembahasan oleh Komisi Irigasi Kabupaten Karawang yang diwakili oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Karawang Iwan Setyawan, S.E., M.M. Secara singkat, permasalahan di wilayah kerja Komisi Irigasi Kabupaten Karawang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan legalitas dan sekretariat. Selanjutnya, pembahasan permasalahan Komisi Irigasi Kabupaten Indramayu diwakili oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Indramayu, Moh. Ikhwan F., S.IP. Hal-hal yang dibahas lebih mengarah ke pelaksanaan tugas pokok dan fungsi komir, terutama dalam pengelolaan irigasi. Terakhir, pembahasan dilaksanakan oleh Komisi Irigasi Kabupaten Subang yang diwakili oleh Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Subang, Asep Supriatna, S.IP. Usai pembahasan hasil FGD, dilakukan penyusunan rumusan hasil pertemuan bersama Konsultan Bantek Institutional Development Participatory Irrigation Management (IDPIM) dan Konsultan Bantek Dukungan Manajemen Program Pendampingan P3A oleh Tenaga Pendamping Masyarakat baik dari Komponen A maupun Komponen B proyek SIMURP. Di antara poin-poin yang dibahas pada penyusunan rumusan ini adalah predikat kinerja komisi irigasi dari masing-masing daerah seperti Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, dan Kabupaten Karawang yang secara berturut-turut memperoleh nilai Baik, Cukup, Cukup, dan Kurang. Tindak lanjut dari rumusan ini tentunya adalah melaksanakan hal-hal yang telah dibahas pada FGD dan tercantum pada rumusan tersebut. Kegiatan kemudian secara resmi memasuki rangkaian penutupan yang dipimpin oleh Kepala Subdirektorat Pekerjaan Umum pada SUPD II Ditjen Bina Bangda Kemendagri Indra Maulana Syamsul Arief, S.Kom., M.Si. selaku Ketua Panitia. Diawali dengan penandatanganan naskah rumusan hasil kegiatan ini oleh setiap perwakilan daerah dan Ketua Panitia, hadirin kemudian menyaksikan proses penutupan acara berbentuk arahan dan penutupan dari Sekretaris Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Sri Purwaningsih, S.H., M.A.P. Sri mengatakan, kegiatan evaluasi kinerja komisi irigasi ini penting untuk secara rutin dilaksanakan agar performa pelaksanaan fungsi komir dapat dioptimalkan. Beliau menambahkan, Sekretariat Ditjen Bina Bangda Kemendagri siap memfasilitasi pertemuan-pertemuan tersebut dalam rangka mewujudkan tujuan bersama. Red: Kevin Derrian Firdaus (Penyuluh Pertanian Provinsi Jawa Barat)