Kualitas sumber daya manusia dan kelembagaan pengelola masih terbatas serta partisipasi masyarakat asih belum optimal. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dari permasalahan pengelolaan sumber daya air dan irigasi yang disampaikan oleh Bapak Nur Khamid dari Bappeda Kabupaten Kudus pada kegiatan/acara Fasilitasi POKJA Penyuluhan Pertanian Kabupaten Program WISMP APL II TA. 2014 yang dilaksanakan di Aula Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus pada tanggal 5 Juni 2014. Selain itu Bappeda juga menyoroti terkait dengan rendahnya efisiensi dan efektivitas pengelolaan irigasi sehingga terjadi penurunan kualitas dan kuantitas pelayanan serta penyediaan infrastruktur serta menurunnya sumber daya air akibat lahan kritis dan perubahan iklim, dll. Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Partisipatif (PPSIP) di Kabupaten Kudus mulai ada peningkatan dengan adanya Program WISMP yang mulai diperkenalkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kabupaten sejak 2003, namun program WISMP baru dapat direalisasikan pelaksanaannya pada tahun 2006. Mulai tahun 2005 Kabupaten Kudus telah mensosialisasikan rencana adanya program WISMP ini melalui dana APBD dan selanjutnya mulai tahun 2006 sampai sekarang. Di Kabupaten Kudus Program WISMP diikuti oleh 3 (tiga) satuan kerja (KPIU) yaitu Bappeda, Dinas Bina Marga Pengairan dan ESDM dan Dinas Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Kudus. Secara umum pelaksanaan di Kabupaten Kudus selama 5 tahun terakhir (2006-2011) mengalami peningkatan baik dari realisasi fisik kegiatan. Berbagai permasalahan dan kendala dalam pelaksanaan program WISMP secara bertahap sudah mulai bisa diatasi melalui koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten secara terus menerus dan konsultasi serta konsolidasi sehingga program WISMP bisa berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Bapak Ir. Wardoyo selaku Kepala UPT Penyuluhan dan Balai Benih Tanaman menyampaikan Peran Penyuluh Pertanian Dalam Pemberdayaan P3A Mendukung Keberhasilan Program Ketahanan Pangan Nasional. Bahwa pengawalan dan pendampingan tenaga penyuluh pertanian baik yang dilakukan oleh Penyuluh Pertanian PNS, THL TBPP dan Penyuluh Swadaya meliputi tiga hal, yaitu: 1.Memfasilitasi gerakan penumbuhan P3A/ GP3A 2.Meningkatkan kemampuan P3A/ GP3A dalam penyelenggaraan irigasi secara partisipatif 3.Meningkatkan kemandirian P3A/ GP3A di bidang teknik irigasi, sosial, ekonomi dan organisasi. Sasaran pemberdayaan P3A dalam WISMP yaitu memperkuat kelembagaan P3A sampai memiliki status badan hukum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya di bidang organisasi, teknis pertanian dan jaringan irigasi dan keuangan. Selain itu juga memfasilitasi organisasi/ kelembagaan P3A untuk mengembangkan kemampuan sendiri di bidang teknis, keuangan dan manajerial serta mengupayakan sasaran pemberdayaan yaitu mengenai aspek teknis irigasi, aspek organisasi,aspek teknis pertanian, aspek keuangan dan bidang usaha. Dalam mendukung sinergisitas P3A dan Kelompok Tani, Penyuluh Pertanian menyusun Programma Pokja. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ir. Budi Sulistiyanto. Penyusunan programa dimulai dari persiapan penyusunan programma yaitu dimulai dari identifikasi faktor tertentu (impact point), merekapitulasi dan menyusun skala prioritas, mengadakan pertemuan di tingkat FKPP, melakukan pembahasan Rencana Kegiatan Penyuluhan dan melakukan pengesahan atau penandatanganan programma penyuluhan. Diharapkan dengan tersusunnya programma penyuluhan, penyuluh pertanian mempunyai acuan untuk bekerja dalam rangka memfasilitasi gerakan penumbuhan P3A/ GP3A, meningkatkan kemampuan P3A/ GP3A dalam penyelenggaraan irigasi partisipatif di wilayah binaan, meningkatkan kemandirian P3A/ GP3A di bidang teknik, irigasi, sosial, ekonomi dan organisasi. Selain itu dengan tersusunnya programma digunakan untuk mengikhtiarkan kemudahan dalam rangka pencapaian tujuan serta membantu penanganan keadaan darurat secara tepat dan bermanfaat bagi wilayah binaan. (isp) Oleh : Indri Subekti Priyandani, SP (Penyuluh Pertanian di Kab. Kudus)