Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP3K) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, menyelenggarakan Forum Koordinasi Penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama 2 hari yakni, 28-29 April 2014 lalu bertempat di ruang pertemuan Hotel Aston Soll Marina, Jl. Koba Km. 8, Pangkalan Baru, Bangka Tengah. Forum Koordinasi Penyuluhan yang telah menjadi agenda setiap tahunnya di Sekretariat BKP3K pada tahun ini diikuti oleh 80 peserta dari seluruh unsur penyuluhan dan instansi terkait di 7 Kabupaten/Kota se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan mengundang 3 narasumber kementerian pusat untuk mengisi acara paparan dan diskusi di hari pertama pada tanggal 28 April 2014 yakni dari Pusat Penyuluhan Pertanian BPPSDMP Kementerian Pertanian, Pusat Penyuluhan Perikanan BPSDMKP Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Pusat Pengembangan Penyuluhan Kehutanan Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kehutanan - Kementerian Kehutanan. Sedangkan untuk sesi paparan dan diskusi di hari kedua pada 29 April 2014 mengundang sebagai narasumber provinsi dari Instansi terkait lingkup Provinsi yakni dari : Bakorluh Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung; Bappeda Prov. Kep. Bangka Belitung; Dinas Pertanian dan Peternakan Prov. Kep. Bangka Belitung; Dinas Kelautan dan Perikanan Prov. Kep. Bangka Belitung; Dinas Kehutanan Prov. Kep. Bangka Belitung; Badan Ketahanan Pangan Prov. Kep. Bangka Belitung; Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) Kepulauan Bangka Belitung Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Baturasa Cerucuk Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XIII. Dalam paparannya, Ir. H. Sunardi, MM selaku Sekretaris BKP3K Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan pesan antara lain : Menekankan pentingnya updating data kelompok tani (Poktan) di Prov. Kep. Bangka Belitung yang sudah terdaftar di Kementerian Pertanian Pusat melalui aplikasi E-Proposal, dikarenakan sangat berpengaruh terhadap program kegiatan yang dilaksanakan oleh Pusat untuk Prov. Kep. Bangka Belitung; Menegaskan peran penyuluh sebagai pendamping bagi para kelompok tani binaan dalam menyusun RDKK; Mengajak kepada semua pihak terkait untuk berusaha meningkatkan gairah dalam hal produksi lada; Pelestarian plasma nutfah Ayam Merawang; Peningkatan produksi budidaya buah durian; Pengembangan komoditi cabai rawit Bangka dan semangka; Masyarakat yang belum tergabung dalam Poktan dan membutuhkan bantuan pupuk, perlu diprioritaskan untuk menerima subsidi pupuk; Penyuluh perlu berkomunikasi dengan dinas teknis untuk uji teknis terhadap kasus flu burung; dan Perlu ada pelatihan teknis bidang pertanian, perikanan dan kehutanan bagi kepala desa selaku tokoh masyarakat dan mitra kerja, sehingga dapat membantu agar penyampaian penyuluhan lebih bisa dipahami masyarakat di wilayahnya. Dari banyak paparan dari narasumber dan diskusi yang dibagi menjadi beberapa sesi dalam kegiatan Forum Koordinasi Penyuluhan se-Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 menghasilkan rumusan/kesepakatan antara lain : Perlu dilakukan segera sinkronisasi data mengenai jumlah penyuluh pertanian, perikanan dan kehutanan, kelembagaan petani/nelayan antara badan penyuluhan di provinsi dengan kabupaten/kota; Provinsi melalui Bakorluh P2K maupun Kabupaten/Kota melalui Badan Pelaksana Penyuluhan perlu menganggarkan kegiatan diklat dasar bagi jabatan fungsional penyuluh di Prov. Kep. Bangka Belitung, dan bekerjasama dengan Pusat dalam pelaksanaannya dan perlu disusun terlebih dahulu nota kesepahaman antara Pemerintah Pusat dan Provinsi serta Kabupaten/Kota; Kecamatan yang belum memiliki Balai Penyuluhan, perlu diprioritaskan pada dana DAK di tiap Kabupaten/Kota; Instansi teknis terkait di provinsi dan kabupaten/kota perlu mensosialisasikan program/kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing instansi dalam acara pertemuan 2 mingguan di Balai Penyuluhan Kecamatan; Provinsi sangat membutuhkan bantuan dan dukungan dari Kabupaten/Kota dalam hal peningkatan serapan anggaran dan fisik kegiatan dana Dekon Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di tahun 2014, disamping juga dalam hal peningkatan mutu pelaksanaan kegiatan di kabupaten/kota dan administrasi pelaporan yang harus tepat waktu dikirim setiap bulannya ke provinsi melalui Set. BKP3K Prov. Kep. Bangka Belitung.