Pada tanggal 13 November 2013 bertempat di Gedung Tani Sukadana Kabupaten Lampung Timur dilaksanakan Pertemuan Gabungan Kelompoktani (Gapoktan) se Kabupaten Lampung Timur. Pertemuan ini diikuti oleh 72 Pengurus Gapoktan yang berasal dari 24 Kecamatan di Kabupaten Lampung Timur, serta dihadiri oleh 24 Koordinator Penyuluh/Kepala BP3K. Adapun Narasumber pertemuan ini adalah Ir. Khairul Amri, MEP. Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Lampung Timur dan Hi. Mujoko, SE., MM. anggota Komisi B DPRD Kabupaten Lampung Timur. Dalam Sambutan Pembukaan acara, Kepala BP4K Lampung Timur menyampaikan bahwa tujuan dari pertemuan adalah untuk membangun komunikasi antar Gapoktan. dan membangun jejaring usaha antar kelompok/Gapoktan yang sejenis/sama. Dengan terbangunnya komunikasi yang terus menerus antar Gapoktan diharapkan pula ada output untuk membangun pertanian, perikanan dan kehutanan secara lebih sinergis dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat. Pada pemaparan selanjutnya, Narasumber mengharapkan agar kelembagaan Gapoktan apat diperkuat dan diberdayakan, misalnya dengan menggerakkan kelompoktani yang tergabung untuk menyusun RDK dan RDKK agar mempermudah mendapatkan pupuk, benih dan sarana produksi yang lain. Disamping itu Gapoktan hendaknya melakukan identifikasi jenis usahatani yang seharusnya dilakukan di desa maupun kecamatan agar dapat meningkakan pendapatan para petani. Sedangkan guna memandirikan Gapoktan dengan usaha sendiri tidak tergantung pada pihak lain harus dilakukan peningkatan SDM para petani yang tergabung dalam Gapoktan. Dalam pemaparan Anggota DPRD Lampung Timur dari Komisi B, Hi. Mujoko, SE., MM menyampaikan bahwa untuk membangun Pertanian di Kabupaten Lampung Timur dana APBD yang dianggarkan kurang dari 15%, sedangkan soko gurunya adalah petani dan pelaksanaannya ditangan petani sendiri. Untuk itu, narasumber yang juga mantan ketua salah satu Gapoktan di Lampung Timur itu mengharapkan dengan adanya Forum Komunikasi Gapoktan, dapat diakomodir kendala yang dialami oleh petani agar menjadi masukan untuk Pemerintah Kabupaten dalam penyusunan anggaran. ( Jamiah Purnamawati)